![]() | |
|
KAMELA|BANDA ACEH – Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Wilayah Aceh resmi dideklarasikan bersamaan dengan pelaksanaan Dialog Kebangsaan bertema “Menyambut Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Kebijakan, Harapan, dan Dukungan Kaum Muda”, yang digelar di Cafe Collesium, Pango Raya, Banda Aceh, Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa dan pemuda Aceh untuk berdiskusi terbuka serta menilai arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun terakhir. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara generasi muda dan pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju.
Koordinator AMAN Wilayah Aceh, Syafyuzal Helmi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa terbentuknya AMAN merupakan bentuk komitmen mahasiswa untuk hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang aktif mengawal pembangunan bangsa.
“Mahasiswa tidak hanya harus kritis, tapi juga konstruktif. Kita hadir untuk memberi solusi, bukan sekadar kritik,” ujarnya.
Helmi menambahkan bahwa AMAN akan menjadi wadah yang menyatukan semangat gerakan mahasiswa lintas daerah di seluruh Indonesia dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat serta bebas dari kepentingan oligarki.
Dialog kebangsaan ini menghadirkan tiga pembicara utama, yakni Zulfata (Direktur Lembaga Inovasi Indonesia), Amelda Riski (Ketua Kohati BADKO HMI Aceh), dan M. Furqan, S.H., M.Kn. (Founder Notaf Ruang Kolaborasi). Ketiganya berbagi pandangan mengenai peran strategis kaum muda dalam menjaga arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran.
Dalam diskusi, Zulfata menilai AMAN memiliki posisi penting sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kritik dan dukungan terhadap kebijakan publik.
“AMAN harus menjadi jembatan suara rakyat. Ketika kebijakan berpihak pada rakyat, kita dukung; tapi kalau menyimpang, kita harus berani mengingatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Amelda Riski menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses politik nasional. Menurutnya, partisipasi perempuan bukan hanya soal representasi, tetapi soal memperkuat nilai-nilai empati dan keadilan dalam kebijakan publik.
“Perempuan membawa perspektif yang lebih inklusif dan humanis dalam politik. Itu penting untuk memastikan kebijakan berpihak pada kesejahteraan sosial,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa perempuan berperan penting dalam mewujudkan Asta Cita—delapan arah kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran menuju Indonesia Emas.
Sementara itu, M. Furqan, S.H., M.Kn. mengangkat isu kedaulatan daerah dengan menyoroti pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) secara konsisten. Menurutnya, memperkuat struktur pemerintahan lokal berbasis gampong adalah langkah nyata menjaga identitas dan budaya Aceh.
“Ketika gampong dijadikan pusat pembangunan, maka pemerintah benar-benar hadir di tengah rakyat,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Helmi menegaskan bahwa AMAN Aceh akan terus bersinergi dengan berbagai elemen bangsa untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan sesuai dengan semangat Asta Cita.“Kita ingin mahasiswa Aceh menjadi bagian dari gerakan nasional untuk mewujudkan Indonesia Maju. Kita dukung yang baik, tapi tetap kritis dan independen,” tutupnya.
