KAMELA- Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP (United Nations Development Programme) dan UNICEF, untuk meminta bantuan dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh sejak akhir November 2025.
Gubernur Aceh menyatakan bahwa keputusan ini diambil mengingat meluasnya kerusakan infrastruktur, tingginya jumlah korban, dan pengalaman kedua lembaga PBB dalam menangani bencana besar, termasuk tsunami Aceh 2004.
“Surat ini kami kirim sebagai bagian dari upaya serius pemerintah daerah untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujar Gubernur Aceh.
Kepala BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh) menambahkan bahwa bencana ini telah merusak rumah, fasilitas umum, jalan, dan jembatan di sejumlah kabupaten/kota. Ribuan warga terdampak membutuhkan bantuan logistik, perumahan sementara, dan layanan kesehatan.
Respons lembaga PBB saat ini tengah berlangsung. UNDP dan UNICEF telah menerima surat tersebut dan sedang menindaklanjuti kemungkinan keterlibatan dalam program pemulihan di Aceh.
Selain permintaan bantuan internasional, pemerintah Aceh juga mempermudah distribusi bantuan dengan membuka rute penerbangan baru Kualanamu–Rembele, sehingga logistik dapat dikirim lebih cepat ke wilayah terdampak.
Gubernur Aceh menekankan pentingnya prinsip kemanusiaan, dengan tetap terbuka terhadap bantuan asing demi mempercepat pemulihan warga yang terdampak bencana.
Banjir dan longsor yang melanda Aceh juga berdampak di provinsi tetangga seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat, menimbulkan ribuan rumah rusak dan korban yang memerlukan penanganan darurat.
Sumber: CNN Indonesia