KAMELA-Bencana banjir besar yang melanda Kabupaten Langkat dalam beberapa waktu terakhir menuai sorotan keras dari kalangan pemuda. Banjir yang terjadi akibat curah hujan ekstrem dan badai siklon tersebut telah berdampak luas pada 16 kecamatan, bahkan ditetapkan sebagai bagian dari skala prioritas nasional dalam penanganan bencana di Sumatra.
Tokoh pemuda Langkat, M. Zaky Hakim, S.H., CPM, menilai banjir ini tidak semata disebabkan faktor alam, melainkan juga diperparah oleh deforestasi di kawasan hulu serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah selama ini.
“Banjir ini berdampak serius, mulai dari rumah warga yang terendam, akses jalan terputus, lahan pertanian rusak, hingga lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Zaky.
Ironisnya, hingga saat ini sebagian warga di desa-desa pedalaman Langkat masih merasakan dampak pasca-banjir, bukan karena air yang belum surut, melainkan akibat lambannya distribusi bantuan. Bantuan dinilai hanya menjangkau kecamatan-kecamatan yang mudah diakses kendaraan, sementara wilayah pelosok nyaris luput dari perhatian.
“Banjir terjadi di 16 kecamatan, tapi penanganannya tidak merata. Ada wilayah yang hampir tidak tersentuh bantuan sama sekali,” ungkap salah seorang warga terdampak di pedalaman Langkat.
Adapun kecamatan terdampak banjir di wilayah hulu dan tengah meliputi Bahorok, Batang Serangan, Kuala, Stabat, Secanggang, Sawit Seberang, Padang Tualang, dan Wampu. Sementara di wilayah hilir dan pesisir, banjir juga melanda Sei Lepan, Babalan, Brandan Barat, Pematang Jaya, Gebang, Tanjung Pura, dan Hinai.
Zaky menyoroti secara khusus kinerja BPBD Kabupaten Langkat yang dinilai lamban dan tidak responsif. Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 8 dan Pasal 48, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan bencana secara terpadu.
“Keberadaan Kepala BPBD Langkat merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan tanggap darurat bencana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kinerja BPBD dinilai tidak maksimal, lamban, dan minim koordinasi,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Zaky mendesak Bupati Langkat, H. Syah Afandin, S.H., untuk melakukan evaluasi serius terhadap Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansyari, M.Kes, yang bertanggung jawab atas penanganan bencana mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana dan penyaluran logistik.
Lebih lanjut, masyarakat juga menilai BPBD Langkat belum menunjukkan langkah konkret dalam mitigasi pasca-bencana, padahal Badan Meteorologi telah memperingatkan potensi hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari ke depan. Hingga kini, belum terlihat kebijakan tegas pemerintah daerah untuk mencegah banjir susulan.
Di wilayah hilir seperti Hinai, Tanjung Pura, Gebang, Pangkalan Brandan, dan Pangkalan Susu, sistem drainase dinilai tidak optimal. Saluran air sempit, tersumbat, dan tidak terawat membuat air dengan cepat meluap saat hujan deras turun.
“Respons BPBD tidak sebanding dengan skala bencana. Minim koordinasi lintas kecamatan, lambatnya distribusi bantuan, serta tidak adanya langkah mitigasi nyata menunjukkan absennya kehadiran negara di tengah krisis,” tutur Zaky.
Bantuan logistik yang disalurkan pemerintah daerah pun dinilai sebatas formalitas. Di beberapa desa, bantuan hanya diterima satu kali tanpa tindak lanjut, sementara dampak banjir masih dirasakan hingga saat ini.
“Masyarakat tidak butuh kunjungan seremonial atau pernyataan normatif. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata, cepat, dan terukur,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan kepada Bupati Langkat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi kinerja BPBD. Menurut Zaky, pembiaran terhadap kinerja lembaga yang lamban sama artinya dengan mengabaikan keselamatan warga.
“Jika tidak segera dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan perombakan manajerial, maka banjir akan terus berulang dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Langkat akan semakin tergerus,” pungkasnya.